Erick Thohir: Saya Terbuka dengan Kritik dari Bacapres soal BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terbuka dengan kritik dan saran yang disampaikan para bakal calon presiden (bacapres) terkait kinerja perusahaan pelat merah. Hal ini seiring dengan sudah dimulainya periode pemilu.

Terbaru, kritik terkait kinerja BUMN Karya yang terus merugi mencuat dari Bacapres Ganjar Pranowo.

“Jadi ini hal-hal yang saya rasa kritik dan saran, saya terbuka, sekarang lagi eranya pemilu. Pasti nanti ada Pak Anies bicara sesuatu, Pak Ganjar bicara sesuatu, Pak Prabowo bicara sesuatu,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Sebagai menteri yang mengawasi BUMN, Erick bilang, dirinya akan menerima semua kritikan dan masukan soal perusahaan pelat merah. Ia juga akan terus mendorong perbaikan tata kelola dan kinerja BUMN.

“Saya sebagai menteri profesional ya harus menerima daripada masukan, kritik, ataupun saran, karena ini dinamika yang sedang terjadi,” imbuhnya.

Meski begitu, Erick menekankan, bahwa selama empat tahun menjadi pimpinan Kementerian BUMN, perusahaan pelat merah sudah mengalami perbaikan. Kinerja keuangan konsolidasi BUMN pun semakin membaik.

“Hasilnya sudah ada (perbaikan BUMN), tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah, jadi saya terbuka (atas kritik dan saran),” kata dia.

Terkait kritikan Ganjar yang menyinggung kinerja BUMN Karya banyak merugi bahkan bangkrut, Erick menyebut, pada dasarnya kritik tersebut bertujuan untuk mendorong perbaikan, bukan berkonotasi negatif.

Ia pun mengaku berteman baik dengan Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dirinya menerima pandangan Ganjar terkait BUMN Karya yang harus memperbaiki tata kelolanya.

Erick mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan perbaikan, terutama pada BUMN Karya yang mengerjakan penugasan pembangunan infrastruktur.

Ia menuturkan, pada dasarnya untuk proyek penugasan yang menguntungkan dari segi bisnis atau feasible maka akan dilakukan aksi korporasi oleh BUMN tersebut untuk mendapatkan pendanaan.

Sebaliknya, ketika proyek penugasan ternyata tidak menguntungkan secara bisnis, maka di situlah peran pemerintah diperlukan untuk menopang pendanaan.

“Ini yang kita terus perbaiki sekarang bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir,” kata Erick.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.