Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Komisi VII DPR-RI memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) saat melakukan kunjungan kerja spesifik di kawasan industri PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, pada Kamis (6/7/2023) lalu.
Maman Abdurrahman selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI memberikan pujian kepada praktik hilirisasi terintegrasi berbasis mineral nikel yang dilaksanakan oleh PT IMIP bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM.
Dirinya menemukan fakta menarik selama memimpin kunjungan lapangan tim kunker spesifik Komisi VII DPR RI. Menurutnya, praktik hilirisasi di IMIP tidak hanya sebatas pada produksi feronikel atau nikel matte saja, namun telah menghasilkan produk-produk turunan dari stainless steel.
“Ada yang menarik, kalau selama ini praktek hilirisasi hanya sampai pada feronikel ataupun nikel matte, tapi di pabrik ini di kawasan industri ini sudah sampai stainless steel yang nanti tinggal dibuat kayak mau bikin sendok, panci, segala macam lah, plat mobil, segala macam ini bahannya nih (stainless steel). Artinya apa? Praktek hilirisasi betul-betul terwujud disini,” terang Maman.
Serapan Tenaga Kerja Lokal IMIP Tuai Pujian
Selain memberikan apresiasi kepada IMIP, DPR-RI juga memuji peran dan langkah manajemen PT IMIP dalam meningkatkan serapan tenaga kerja dalam negeri. Dirinya juga menjelaskan bahwa mayoritas tenaga kerja di IMIP masih diduduki oleh ‘Putra Bangsa’.
“Sampai hari ini, (di PT IMIP) ada kurang lebih 100.000 tenaga kerja, mayoritas Indonesia. Bahwa masih ada pekerja dari luar, ya, saya pikir itu tinggal mix. Tapi mayoritas masih orang kita dan ini memberikan sebuah peluang ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat seluruh Sulawesi dan juga seluruh Indonesia karena tenaga kerja diserap,” jelas Maman.
Sependapat dengan Maman Abdurrahman, rekan kerja Maman di Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam turut mengamati perkembangan pesat PT IMIP yang mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Serapan pekerja yang banyak ini diyakini dapat memompa perekonomian Morowali maupun daerah sekitarnya.
“Di era Presiden Jokowi ini kita melihat di dalam kawasan IMIP itu sudah maju pesat, berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, sistem dan manajerialnya juga bagus. Sudah ada kemandirian ekonomi di situ untuk terus berkembang,” ujar Ridwan.
Infrastruktur Penunjang Sekitar Kawasan Industri Perlu Pembenahan dan Perbaikan
Namun, dirinya masih menemukan beberapa kekurangan dalam kunjungan kerjanya. Ridwan menyoroti lingkungan, sarana dan prasarana di sekitar kawasan industri IMIP yang masih kurang mendukung dan dapat dikatakan jauh dari sempurna. Menurutnya infrastruktur jalan, tata kelola masyarakat dan ruang publik masih berantakan dan butuh pembenahan.
Ridwan mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu hadir secara nyata dan melakukan pembenahan serta perbaikan lingkungan sekitar kawasan IMIP.
Dia menilai, APBD Rp2 triliun Pemerintah Kabupaten Morowali menjadi modal yang cukup kuat untuk menata dan membenahi lingkungan di sekitar IMIP. Dirinya juga memberikan komparasi jumlah penduduk Morowali yang tidak sebanyak dengan penduduk kabupaten lain di pulau Jawa.
“Jumlah penduduk di Morowali sebanyak 170.415 jiwa. Jadi dengan APBD Rp2 triliun itu sudah sangat besar, hampir sama dengan kabupaten lain di pulau Jawa, sangat bisa digunakan untuk menata lingkungan di sekitar IMIP,” tutur Ridwan.
Pembenahan di lingkungan sekitar kawasan industri PT IMIP sebelumnya juga telah diwacanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menyiapkan masterplan percepatan pengembangan infrastruktur di kawasan industri (KI) prioritas, salah satunya KI Morowali.
Menurut hasil survei Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), KI Morowali memiliki beberapa isu strategis dan permasalahan seperti kurangnya penataan bangunan dan lingkungan, penggunaan lahan sekitar KI yang didominasi oleh permukiman dan hunian pekerja acak, banjir di kawasan permukiman sekitar KI, kemacetan luar biasa di jalan nasional pada jam kerja, dan penumpukan sampah pada bahu jalan nasional serta jalan lingkungan kawasan permukiman.
BPIW juga menilai, perkembangan beberapa smelter dan IUP pada wilayah yang lebih luas dipastikan membawa dampak pada kualitas lingkungan dan fungsi infrastruktur konektivitas. Maka, KemenPUPR akan melakukan tindak lanjut tersebut dengan menyusun agenda kerja yang akan dilakukan pada 2024.
Discussion about this post